Friday, 16 February 2018 02:26

Sepeda Motor Hilang di Kos-kosan

Written by

Pertanyaan:

Sepeda Motor Hilang di Kos-kosan

Selamat pagi Notaris/PPAT Batam, saya tinggal di sebuah kos-kosan yang dijaga selama 24 jam dan terjadi pencurian di kos yang dijaga ini. Sepeda motornya hilang dengan posisi terkuci dan digembok. Sewaktu awal menempati kos, pemilik memberikan jaminan keamanan secara lisan bahwa jika terjadi apa-apa diberikan garansi. Sekarang motor sudah hilang dan video hasil rekaman CCTv tidak jelas (kabur). Saat diminta ganti rugi, pemilik kos tidak bersedia menggantinya. Jadi bagaimana jika terjadi seperti ini? Mohon penjelasannya?
Pengirim: +628136176xxxx

Jawaban:

Pemilik Kos Wajib Mengganti Rugi

Terima kasih atas pertanyaannya. Sepeda motor atau kendaraan jenis lainnya yang diparkirkan di tempat umum berbayar, dikunci atau tidak dikunci, digembok atau tidak digembok secara hukum merupakan tanggung jawab penjaga. Aturan ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 3416/Pdt/19 tentang perjanjian penitipan barang. Dalam pasal 1694 KUHPer pengertian penitipan barang bisa ditelusuri sebab dan akibatnya.

Penitipan barang merupakan aktivitas yang terjadi di mana saja. Seseorang yang menerima barang dari seorang lain dengan syarat akan menyimpannya dan mengembalikannya, maka dirinya bertanggung jawab secara penuh atas barang titipan itu. Pasal 1706 KUHPer, pengelola tempat parkir sebagai penerima titipan wajib menjaga dan mengembalikan barang-barang yang dititipkan dalam keadaan baik dan utuh seperti pada awal mula dititipkannya barang.

Dalam kasus Anda, setiap pengelola parkir bertanggung jawab atas sepeda motor dan seluruh benda-benda yang melekat pada kendaraan motor yang dititipkan. Secara hukum, sepeda motor merupakan produk satu kesatuan yang utuh. Selaku pengelola kos yang menjamin keamanan penghuninya harus menjaga barang-barang penghuni kos. Pasal 1719 KUHPer dijelaskan penerima titipan harus mengembalikan barang titipan kepada orang yang menitipkan kepadanya.

Jika terjadi kehilangan, pengelola kos (parkir) dapat digugat perdata karena sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Dasar hukumnya pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPer. Selain itu, Anda selaku konsumen juga dilindungi UU. Sesuai pasal 18 ayat 1 UU Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan, hak konsumen mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa yang ditawarkannya.

Hemat kami, pemilik kos bisa dituntut pertanggungjawabannya oleh pihak yang dirugikan (penghuni kos) atas kehilangan sepeda motor. Terlebih pemilik yang memberikan jaminan (garansi) pada awal penempatan. Rumusan pasal 1243 KUHPerdata, pemilik kos harus mengganti kerugian penghuni kos. Berbeda jika sejak awal tidak ada kepastian jaminan, kehilangan menjadi tanggung jawab penghuni kos. Demikian penjelasannya.

Read 205 times
Wirlisman, SH Notaris & PPAT

Komplek Jaya Putra Blok B/5 Jalan Raja Ali Haji, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, Indonesia, 29453 | Website: www.notarisppat.co.id Email: info[at]notarisppat.co.id | Tel. +62-778-431931 Mobiles +6281-270-600-277 | Kirim Pertanyaan Anda Klik Di Sini !

Jasa Notaris & PPAT Wirlisman, SH

Pembuatan akta kuasa, akta hipotik, akta koperasi, akta yayasan, akta strata title, akta perubahan, akta perdamaian, akta perkumpulan, akta jual beli kapal, akta jual beli saham, akta perjanjian kredit, akta sertifikat fidusia, akta perjanjian kawin, akta pendirian perusahaan (PT), akta balik nama rusun, akta perjanjian perikatan, akta pendirian perusahaan terbuka, akta balik nama ahli waris, akta penyertifikatan kapal, akta sertifikat hipotik kapal, akta pemisahan dan pembagian, akta wasiat dan daftar pusat wasiat, akta balik nama ahli waris Tionghoa, pembuatan akta pendirian atau perubahan atau pembubaran (CV/PT/Yayasan/Koperasi), akta merger, akta akuisisi, akta pengakuan hutang dengan jaminan, akta fidusia bersama sertifikat fidusia, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, akta keluar masuk persero (pemasukan atau pengeluaran persero), akta kuasa memasang hipotik kapal dan pesawat terbang, akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta yang mengesahkan salinan atau dokumen benar dibuat dan ditandatangani oleh yang berhak dalam perjanjian, pembuatan akta perjanjian utang piutang per orangan; kredit bank konvensional; kredit bank sindikasi; kredit bank syariah; kredit perusahaan pembiayaan atau multifinance, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk wilayah seluruh Indonesia kecuali wilayah tertentu, akta kuasa perusahaan, akta kuasa perusahaan terbuka, akta kuasa perusahaan dalam rangka PMA atau PMDN, akta kuasa koperasi/badan usaha/instansi, akta kuasa per orangan, akta-akta perjanjian perikatan, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, pembuatan akta perjanjian kerja sama pembangunan, akta perjanjian Build Operation Transfers (BOT), akta perjanjian penunjukan sole agent atau kerja sama franchising, akta pendirian/perubahan koperasi primer, koperasi sekunder, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi karyawan, koperasi mahasiswa, akta pendirian/perubahan yayasan pendidikan, sosial, keagamaan, penerbitan akta perkumpulan; pendirian/perubahan partai politik, lembaga sosial, paguyuban, ikatan profesi/keagamaan/hobi, pembuatan akta pembagian hak bersama seperti akta untuk memecah sertifikat tanah/bangunan sesuai dengan banyaknya pemilik (data yuridis yang ada), akta tukar-menukar tanah/bangunan dari pemilik yang satu dengan pemilik lain, akta hibah atau pemberian tanah/bangunan semasa pemberi masih hidup, akta waris, akta pembagian hak bersama, Akta Pembebanan Hak Tanggunan (APHT), pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah/bangunan, pengecekan sertifikat, roya (penghapusan keterangan kredit dalam sertifikat), balik nama sertifikat, pembuatan sertifikat/penyertifikatan tanah adat/tanah negara, pengurusan perpajakan, pengurusan perizinan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), sertifikat dibalik nama ke pembeli, pemecahan sertifikat (membantu pengurusan dari sertifikat induk dipecah menjadi beberapa sertifikat pecahan sesuai dengan kebutuhan), perpanjangan sertifikat meliputi perpanjangan masa berlakunya HM/HGB/HGU/HP, pengurusan pajak, BPHTB, izin sangat khusus untuk pendirian perusahaan dalam negeri/PMA, surat domisili, SIUP/TDP/NPWP, izin khusus dari instansi terkait, dan lain-lainnya

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd