Tuesday, 26 September 2017 00:14

Keluarga Gugat Perkawinan Keponakan

Written by

Pertanyaan:  
 
Keluarga Gugat Perkawinan Keponakan
 
Selamat sore Pak, saudara saya menikah dua bulan lalu. Proses perkawinan sudah ikut aturan dan hukum, namun tiba-tiba akan digugat oleh keluarga perempuannya dan rencananya akan dibatalkan perkawinannya dengan saudara saya ini. Apakah hal ini bisa terjadi?
Pengirim: +628138100xxxx

Jawaban:
 
Perkawinan Batal Jika Tak Memenuhi Aturan

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum Perkawinan Islam atau UU Nomor 1/1974 atau Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa dicegah jika pihak yang akan melakukan perkawinan tidak memenuhi syarat perkawinan. Mereka yang bisa melakukan pencegahan perkawinan adalah keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pencegahan perkawinan dilakukan apabila;

  1. Perkawinan tidak memenuhi syarat dan tatacara perkawinan
  2. Calon mempelai masih terikat dengan suatu hubungan perkawinan yang lain.
  3. Salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya 

Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama (PA) dalam daerah hukum perkawinan tersebut. Pencegahan itu dilakukan dengan memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan. Selanjutnya pegawai pencatat perkawinan akan memberitahukan  kepada calon-calon mempelai mengenai permohonan pencegahan perkawinan tersebut. Selain melalui putusan pengadilan, pencegahan perkawinan hanya bisa dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan tersebut dari pengadilan oleh pihak yang akan mencegahnya.
 
Sedangkan pembatalan perkawinan dapat diajukan terhadap suatu perkawinan yang telah dilaksanakan dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat. Mereka yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan antara lain suami atau istri atau pejabat yang berwenang, anggota keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, dan setiap orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan
 
Jika seorang pria melangsungkan perkawinan dan masih terikat dengan perkawinan lain, istri dari perkawinannya yang lain itu dapat mengajukan pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan didasarkan karena pencatat perkawinan tidak berwenang mengawinkan sepasang suami istri atau wali nikah tidak sah atau dilangsungkan tanpa kehadiran dua saksi. Mereka yang dapat mengajukan pembatalan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa, dan suami atau istri.

Read 197 times
Wirlisman, SH Notaris & PPAT

Komplek Jaya Putra Blok B/5 Jalan Raja Ali Haji, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, Indonesia, 29453 | Website: www.notarisppat.co.id Email: info[at]notarisppat.co.id | Tel. +62-778-431931 Mobiles +6281-270-600-277 | Kirim Pertanyaan Anda Klik Di Sini !

Jasa Notaris & PPAT Wirlisman, SH

Pembuatan akta kuasa, akta hipotik, akta koperasi, akta yayasan, akta strata title, akta perubahan, akta perdamaian, akta perkumpulan, akta jual beli kapal, akta jual beli saham, akta perjanjian kredit, akta sertifikat fidusia, akta perjanjian kawin, akta pendirian perusahaan (PT), akta balik nama rusun, akta perjanjian perikatan, akta pendirian perusahaan terbuka, akta balik nama ahli waris, akta penyertifikatan kapal, akta sertifikat hipotik kapal, akta pemisahan dan pembagian, akta wasiat dan daftar pusat wasiat, akta balik nama ahli waris Tionghoa, pembuatan akta pendirian atau perubahan atau pembubaran (CV/PT/Yayasan/Koperasi), akta merger, akta akuisisi, akta pengakuan hutang dengan jaminan, akta fidusia bersama sertifikat fidusia, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, akta keluar masuk persero (pemasukan atau pengeluaran persero), akta kuasa memasang hipotik kapal dan pesawat terbang, akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta yang mengesahkan salinan atau dokumen benar dibuat dan ditandatangani oleh yang berhak dalam perjanjian, pembuatan akta perjanjian utang piutang per orangan; kredit bank konvensional; kredit bank sindikasi; kredit bank syariah; kredit perusahaan pembiayaan atau multifinance, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk wilayah seluruh Indonesia kecuali wilayah tertentu, akta kuasa perusahaan, akta kuasa perusahaan terbuka, akta kuasa perusahaan dalam rangka PMA atau PMDN, akta kuasa koperasi/badan usaha/instansi, akta kuasa per orangan, akta-akta perjanjian perikatan, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, pembuatan akta perjanjian kerja sama pembangunan, akta perjanjian Build Operation Transfers (BOT), akta perjanjian penunjukan sole agent atau kerja sama franchising, akta pendirian/perubahan koperasi primer, koperasi sekunder, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi karyawan, koperasi mahasiswa, akta pendirian/perubahan yayasan pendidikan, sosial, keagamaan, penerbitan akta perkumpulan; pendirian/perubahan partai politik, lembaga sosial, paguyuban, ikatan profesi/keagamaan/hobi, pembuatan akta pembagian hak bersama seperti akta untuk memecah sertifikat tanah/bangunan sesuai dengan banyaknya pemilik (data yuridis yang ada), akta tukar-menukar tanah/bangunan dari pemilik yang satu dengan pemilik lain, akta hibah atau pemberian tanah/bangunan semasa pemberi masih hidup, akta waris, akta pembagian hak bersama, Akta Pembebanan Hak Tanggunan (APHT), pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah/bangunan, pengecekan sertifikat, roya (penghapusan keterangan kredit dalam sertifikat), balik nama sertifikat, pembuatan sertifikat/penyertifikatan tanah adat/tanah negara, pengurusan perpajakan, pengurusan perizinan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), sertifikat dibalik nama ke pembeli, pemecahan sertifikat (membantu pengurusan dari sertifikat induk dipecah menjadi beberapa sertifikat pecahan sesuai dengan kebutuhan), perpanjangan sertifikat meliputi perpanjangan masa berlakunya HM/HGB/HGU/HP, pengurusan pajak, BPHTB, izin sangat khusus untuk pendirian perusahaan dalam negeri/PMA, surat domisili, SIUP/TDP/NPWP, izin khusus dari instansi terkait, dan lain-lainnya

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd