Sunday, 11 February 2018 21:59

Kapan Hukum Islam Berlaku di Indonesia?

Written by

Pertanyaan:
 
Kapan Hukum Islam Berlaku di Indonesia?

Selamat malam Notaris/PPAT Batam, apakah Kompilasi Hukum Islam (KHI) diberlakukan bagi orang Islam di Indonesia? Jika terjadi masalah pewarisan dalam kaitannya orang yang baru masuk Islam (mualaf), manakah hukum yang dipakai sebagai penyelesaiannya? Mohon penjelasannya Pak?
Pengirim: +628136427xxxx

Jawaban:

Hukum Islam Sudah Berlaku Sejak Lama

Terima kasih atas pertanyaan Anda. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum Islam (fiqih) yang dirumuskan oleh sebagian ulama-ulama Indonesia. Hukumnya disadur dari berbagai kitab-kitab fiqih (hukum) dari berbagai madzhab. Tentu saja yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan situasi serta pemahaman masyarakat Islam di seluruh Indonesia.

Jika didalami pasal demi pasal dalam KHI, di sana-sini memang terdapat perbedaan dengan hukum waris klasik. Sebab selama ini, yang telah dipahami masyarakat Islam merujuk kepada fikihnya madzhab Imam Syafi’i. Maka dilihat dari sisi ini, KHI mirip dengan hasil ijtihad jama’i ulama Indonesia yang mengakomodasi adat istiadat dan latar belakang kondisi sosial masyarakat Islam Indonesia.

Misalnya masalah tentang anak sah, kawin hamil, anak angkat, dan sebagainya. Oleh sebab itu, KHI merupakan fikih Islam ‘ala Indonesia yang dalam perspektif methodologis (ushul fikih), KHI hampir sama dengan ijma’ ulama Indonesia atau ijtihad jama’i. Keberlakuan KHI atas dasar Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 kepada Menteri Agama.

Yakni untuk menyebarluaskan KHI kepada masyarakat. Oleh karena KHI telah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia secara luas, maka KHI dipandang sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat Islam Indonesia (living law) hukum yang daya lakunya melebihi hukum positif, sehingga dapat dijadikan hukum terapan oleh Pengadilan Agama (PA).

Namun demikian, INPRES tidak termasuk tata urutan hukum di Indonesia. Akan tetapi ketaatannya masyarakat Islam atas ketentuan hukum dalam KHI, menjadikannya sebagai hukum yang patut diterapkan atau diberlakukan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa umat Islam di seluruh Indonesia. Cakupan KHI yang ada saat ini hanya merangkum tiga aspek hukum-hukum Islam (fiqih), seperti;

  1. Bidang hukum perkawinan (fiqih munakahaat)
  2. Bidang hukum kewarisan (fiqhul mawarits) hibah dan shadaqoh
  3. Bidang hukum perwakafan (waqaf)
Read 222 times
Wirlisman, SH Notaris & PPAT

Komplek Jaya Putra Blok B/5 Jalan Raja Ali Haji, Kel. Sungai Jodoh, Kec. Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepri, Indonesia, 29453 | Website: www.notarisppat.co.id Email: info[at]notarisppat.co.id | Tel. +62-778-431931 Mobiles +6281-270-600-277 | Kirim Pertanyaan Anda Klik Di Sini !

Jasa Notaris & PPAT Wirlisman, SH

Pembuatan akta kuasa, akta hipotik, akta koperasi, akta yayasan, akta strata title, akta perubahan, akta perdamaian, akta perkumpulan, akta jual beli kapal, akta jual beli saham, akta perjanjian kredit, akta sertifikat fidusia, akta perjanjian kawin, akta pendirian perusahaan (PT), akta balik nama rusun, akta perjanjian perikatan, akta pendirian perusahaan terbuka, akta balik nama ahli waris, akta penyertifikatan kapal, akta sertifikat hipotik kapal, akta pemisahan dan pembagian, akta wasiat dan daftar pusat wasiat, akta balik nama ahli waris Tionghoa, pembuatan akta pendirian atau perubahan atau pembubaran (CV/PT/Yayasan/Koperasi), akta merger, akta akuisisi, akta pengakuan hutang dengan jaminan, akta fidusia bersama sertifikat fidusia, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, akta keluar masuk persero (pemasukan atau pengeluaran persero), akta kuasa memasang hipotik kapal dan pesawat terbang, akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akta yang mengesahkan salinan atau dokumen benar dibuat dan ditandatangani oleh yang berhak dalam perjanjian, pembuatan akta perjanjian utang piutang per orangan; kredit bank konvensional; kredit bank sindikasi; kredit bank syariah; kredit perusahaan pembiayaan atau multifinance, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) untuk wilayah seluruh Indonesia kecuali wilayah tertentu, akta kuasa perusahaan, akta kuasa perusahaan terbuka, akta kuasa perusahaan dalam rangka PMA atau PMDN, akta kuasa koperasi/badan usaha/instansi, akta kuasa per orangan, akta-akta perjanjian perikatan, akta perjanjian kerja sama antarperusahaan, pembuatan akta perjanjian kerja sama pembangunan, akta perjanjian Build Operation Transfers (BOT), akta perjanjian penunjukan sole agent atau kerja sama franchising, akta pendirian/perubahan koperasi primer, koperasi sekunder, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi karyawan, koperasi mahasiswa, akta pendirian/perubahan yayasan pendidikan, sosial, keagamaan, penerbitan akta perkumpulan; pendirian/perubahan partai politik, lembaga sosial, paguyuban, ikatan profesi/keagamaan/hobi, pembuatan akta pembagian hak bersama seperti akta untuk memecah sertifikat tanah/bangunan sesuai dengan banyaknya pemilik (data yuridis yang ada), akta tukar-menukar tanah/bangunan dari pemilik yang satu dengan pemilik lain, akta hibah atau pemberian tanah/bangunan semasa pemberi masih hidup, akta waris, akta pembagian hak bersama, Akta Pembebanan Hak Tanggunan (APHT), pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah/bangunan, pengecekan sertifikat, roya (penghapusan keterangan kredit dalam sertifikat), balik nama sertifikat, pembuatan sertifikat/penyertifikatan tanah adat/tanah negara, pengurusan perpajakan, pengurusan perizinan Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), sertifikat dibalik nama ke pembeli, pemecahan sertifikat (membantu pengurusan dari sertifikat induk dipecah menjadi beberapa sertifikat pecahan sesuai dengan kebutuhan), perpanjangan sertifikat meliputi perpanjangan masa berlakunya HM/HGB/HGU/HP, pengurusan pajak, BPHTB, izin sangat khusus untuk pendirian perusahaan dalam negeri/PMA, surat domisili, SIUP/TDP/NPWP, izin khusus dari instansi terkait, dan lain-lainnya

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd